Kemampuan untuk menyangkal informasi atau keterlibatan dalam tindakan tertentu tanpa dapat dibuktikan secara langsung.
“Plausible deniability” adalah istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada kemampuan seseorang, biasanya seorang pejabat atau pemimpin, untuk menyangkal informasi, pengetahuan, atau keterlibatan dalam tindakan tertentu tanpa dapat dibuktikan keterlibatan mereka secara langsung.
Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai “penyangkalan yang masuk akal”. Konsep ini sering digunakan dalam konteks politik, militer, dan organisasi untuk melindungi individu atau kelompok dari tanggung jawab hukum atau publik atas tindakan kontroversial atau ilegal.
Dalam praktiknya, plausible deniability memungkinkan seorang pemimpin atau pejabat untuk mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam tindakan tertentu yang dilakukan oleh bawahan mereka. Misalnya, jika sebuah operasi rahasia militer yang melanggar hukum terungkap, pejabat tinggi mungkin akan menggunakan plausible deniability untuk menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui detail operasi tersebut, sehingga mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara sengaja membuat rantai komando yang kompleks atau tidak memberikan informasi lengkap kepada semua pihak yang terlibat.
Plausible deniability juga sering muncul dalam dunia bisnis dan organisasi lainnya. Misalnya, seorang CEO mungkin bisa menyangkal keterlibatan dalam keputusan yang merugikan dengan mengklaim bahwa keputusan tersebut diambil oleh manajer tingkat menengah tanpa sepengetahuan mereka. Dengan demikian, konsep ini memungkinkan individu di posisi kekuasaan untuk melindungi reputasi mereka dan menghindari konsekuensi negatif dari tindakan yang kontroversial.